1 Desember 2022
Google search engine
BerandaOpiniMengapa SMA di NTB Kalah Saing Se-Indonesia?

Mengapa SMA di NTB Kalah Saing Se-Indonesia?

Mengapa SMA di NTB Kalah Saing Se-Indonesia?

Oleh
Andi Fardian Yakub

Menukil data dari Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) tentang 100 Sekolah Terbaik di Indonesia tahun 2021, tidak ada satupun sekolah di NTB, baik itu SMA, MAN, maupun SMK yang masuk daftar itu. Data dari Kemendikbud (2022) tentang sekolah terbaik di setiap provinsi menunjukkan bahwa sekolah terbaik di NTB adalah SMAN 1 Mataram, SMAN 6 Mataram, dan SMAN 1 Sumbawa Besar. Dalam 100 sekolah terbaik, tidak satupun dari ketiga sekolah itu masuk dalam jajaran yang terbaik. Bahkan boleh jadi 500 besar pun tak masuk. Boleh jadi, loh, ya.

Aspek yang digunakan untuk menilai sekolah terbaik adalah berdasarkan nilai UTBK. SMAN 1 Mataram yang notabene sekolah terbaik di NTB dan yang berada di tengah kota kalah saing dari SMAN 1 Kalasan, Sleman. SMA di kota Mataram, kok, bisa kalah dari SMA dekat sawah di Jogja. Tapi sekalipun SMAN 1 Kalasan itu dekat sawah, mereka mampu bersaing se-Indonesia. SMAN 1 Kalasan berada di urutan ke-60 dari 100 sekolah terbaik. Atau, bagaimana ceritanya SMAN 6 Mataram yang notabene sekolah favorit di NTB kalah saing dengan SMAN 6 Yogyakarta dekat sungai Code itu. SMAN 6 Yogyakarta berada di posisi 47 se-Indonesia. Padahal gedung sekolahnya adalah gedung lawas peninggalan zaman dulu. Mengapa saya menggunakan predikat dekat sawah, dekat sungai, dan gedung lawas? Karena di NTB, tentu saja sebagian ya, suka sekali melihat dan membandingkan kualitas sekolah berdasarkan letak geografisnya. Kalau sekolah itu dekat sawah kualitasnya rendah, tapi kalau di tengah kota, pasti favorit. Padahal tidak. Saya kira ini adalah sesat berpikir kita di NTB.

Atas fakta-fakta itu, saya coba pikir apa kira-kira yang menyebabkan sekolah di NTB kalah saing di tingkat nasional. Tentu saja sebelum menulis ini, saya riset dan tanya-tanya dulu kepada orang-orang yang terlibat di sana, seperti: guru, pegawai dinas pendidikan, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan. Saya tahu kalau saya menulis yang agak berani seperti ini dan bikin kuping orang panas, saya tentu harus kuat amunisinya. Saya tahu akan diserang oleh mereka yang tidak dikritik atau yang pencitraan terhadap atasan.

Apa yang menyebabkan sekolah di NTB kalah saing se-Indonesia?

Pertama, mental jago kandang. Apa mungkin sudah menjadi kekhasan kita orang NTB bahwa kita itu jago kandang. Termasuk untuk sekolah-sekolahnya. Sekolah-sekolah di Pulau Sumbawa akan melihat sekolah-sekolah di Pulau Lombok adalah yang terbaik dan favorit. Tapi, ya, favorit di NTB saja. Tidak secara nasional. Atau dalam skala kabupaten, sekolah-sekolah di pinggiran Dompu akan melihat bahwa SMAN 1 Dompu adalah yang terbaik di Dompu. Padahal biasa saja. Saya alumnus SMAN 1 Dompu tidak melihat bahwa SMA saya itu lebih favorit dari sekolah-sekolah lain di Dompu. Sama saja.

Pengakuan dari sekolah lain inilah yang membuat sekolah-sekolah yang disebut favorit itu, yang saya lihat, merasa diri di atas angin. Mereka tidak mau mengembangkan diri jauh lebih tinggi. Mereka cepat puas. Mereka terbuai dengan pujian. Mereka tidak mau dikritik. Hal tersebut membuat mereka jago kandang. Anda boleh saja tidak suka dengan istilah jago kandang, tapi buktinya tidak ada satupun sekolah di NTB, bahkan sekolah yang Anda pimpin mampu bersaing di tingkat nasional. Di kandang sendiri, boleh saja sekolah-sekolah yang katanya favorit itu jumawa, tapi ketika keluar kandang, mereka tak mampu.

Kedua, literasi yang rendah. Indeks Aktivitas Literasi Baca NTB berada di posisi 23 dari 3 4 provinsi. Anda bisa baca itu di e-book Indeks Aktivitas Literasi Provinsi se-Indonesia pada halaman 58. Jangan minta bahan bacaan di saya. Anda bisa cari sendiri. Jangan malas.

Fakta tersebut perlu diperhatikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi NTB maupun dinas pendidikan kabupaten dan kota. Fakta ini jangan disanggah. Artinya, bahwa siswa maupun guru di NTB memiliki literasi yang rendah. Mereka malas. Mereka hanya mau disuap dan mempelajari apa yang ada dalam buku-buku yang disusun oleh orang-orang di Pulau Jawa. Mereka malas membaca dan mencari secara mandiri. Hal inilah yang membuat kondisi ketidakmampuan untuk bersaing itu mendarah daging pada sekolah-sekolah di NTB. Akhirnya, indeks literasi yang rendah ini menjadi alibi sekaligus penyebab rendahnya nilai UTBK itu. Dinas Pendidikan harus serius, nih. Ini perlu diperhatikan.

Ketiga, evaluasi pukul rata. Terkait ini, 4 orang guru saya ajak ngobrol. Mereka sebenarnya kritis. Tapi tak berani bicara dan menulis dengan terbuka. Nanti bisa ditegur atasan, katanya. Atasan itu, ya, kepala sekolah dan kepala dinas. Kelapa dinas dan kepala dinas tentu takut dengan bupati. Mereka mengamini bahwa di NTB itu menggunakan evaluasi pukul rata. Indikator untuk mengevaluasi kualitas sekolah di pusat kota, dipakai untuk mengevaluasi di sekolah di pinggiran. It doesn’t make sense.

Sama saja, sih, dengan pemerintah pusat. Kalau di Pulau Jawa sudah maju, maka di luar Pulau Jawa dianggap sudah maju. Pukul rata pokoknya. Itu bukan kata saya. Itu diungkapkan oleh seorang birokrat dari salah satu kementerian yang saya ajak makan di pinggir Malioboro. “Wah, sama saja mas. Sudah jadi rahasia umum. Tinggal ganti angka saja. Indikator yang dipakai sama saja,” ujarnya.

Untuk melihat dan mengevaluasi kualitas sekolah di bagian selatan Bima dan Dompu, jangan menggunakan indikator evaluasi yang dipakai untuk sekolah-sekolah di Kota Mataram. Tidak usah jauh-jauh: akses internet saja sangat susah bagi sekolah-sekolah di dekat gunung itu. Tapi hal tersebut, kata seorang guru, sudah biasa. Hampir semua sekolah di daerah-daerah pelosok di NTB selalu dilihat maju dan berkembang, padahal sebenarnya sedang sekarat.

Keempat, Dinas Pendidikan tidak memiliki program yang terarah untuk meningkatkan kualitas sekolah. Seorang pegawai dinas pendidikan di sebuah kabupaten mengakui bahwa betapa malasnya dinas pendidikan, tempatnya bekerja. Program yang dipakai tahun ini adalah program tahun lalu yang tinggal diganti tahun dan tanggalnya saja. Dia sebenarnya mangkel juga dengan kebiasaan itu. Tapi dia tak punya kewenangan untuk melawan keboborokan yang terjadi.

Jadi, tidak ada istilahnya evaluasi yang jujur dan terukur itu. Menghabiskan anggaran adalah tugas utama tanpa memperhatikan capaian. Laporan kinerja tahunan di bidang pendidikan, mereka buat seolah-olah ada perkembangan dari tahun ke tahun.

Kelima, guru dan kepala sekolah ikut berpolitik. Salah seorang guru yang mengikuti tes calon kepala sekolah (cakep) mengatakan sambil mengeluh, “Sebenarnya yang ikut calon cakep ini sudah ketahuan siapa yang menang. Kalau dia menurut kepada atasan, ya, akan dapat jabatan itu.” Ya, benar saja. Hal ini sejalan dengan sebuah pengakuan bahwa menjelang pilkada di sebuah daerah, tim sukses mengunjungi rumah para kepala sekolah untuk menggalang dukungan bagi bupati incumbent. Ini ‘kan sikap yang sembrono. Tapi mau bagaimana lagi.

Hmmmmm, saya coba ingat-ingat, apakah rumah bapak saya dulu juga dikunjungi oleh tim sukses menjelang pilkada? Ketika guru dan kepala sekolah ikut berpolitik, mereka tidak lagi fokus untuk mengajar. Konsentrasi mereka terbagi menjadi dua: untuk mengajar dan menyenangkan atasan—meskipun dengan data yang tidak benar. Tapi, tidak semua guru dan kepala sekolah di NTB itu tertarik berpolitik. Ada banyak yang lurus-lurus saja.

Keenam, tidak tidak visi pendidikan jangka panjang yang jelas. Siapa yang bisa memastikan bahwa jabatan kepala dinas pendidikan adalah jabatan yang diberikan bukan karena faktor like dan dislike. Kalau Anda berhasil membantu seseorang berhasil menjadi bupati dan gubernur, bukan tidak mungkin anda mendapatkan kue kekuasaan. Akibatnya, ganti bupati atau gubernur, ganti pula kepala dinasnya. Jadi, tidak ada yang namanya visi pendidikan untuk 20 tahun itu. Yang ada adalah program dan kebijakan gubernur dan kepala dinas yang berganti setiap lima tahun sekali.

Ketujuh, ada mark up anggaran pendidikan? Ini pertanyaan bukan pernyataan. Kalau anggaran di-mark up, tentu saja jumlah program peningkatan kualitas akan berkurang. Tapi, saya yakin di NTB tidak ada yang namanya mark up anggaran pendidikan. Birokrat di NTB itu baik-baik dan lurus-lurus. Hehehe

Untuk sementara itu dulu. Anda mau menambahkan? Silakan. Anda mau menyanggah, ya, silakan juga. Tapi, saya akan tak habis pikir kalau Anda mencari alasan untuk mengabaikan ini. Memangnya ada alasan lain? Bagaimana Anda bisa mengabaikan sedangkan buktinya tidak ada satupun sekolah di NTB yang masuk sekolah terbaik se-Indonesia. Ada penyebab lain selain dari yang saya ungkapkan di atas?

Kritik saya kepada birokrat adalah pandai-pandailah mengkritik diri sendiri biar kinerjanya bagus. Atau, Anda berani mengkritik atasan Anda? Berani, tidak? Ingat! Sumpah Anda sebagai PNS adalah menjalankan tugas sebaik-baiknya. Jadi, kalau ada yang tidak beres, ya, harus berani bicara.[]

BERITA TERKAIT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

BERITA Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!