Dompu, pelitanews – Wakil Bupati Dompu, H. Syahrul Parsan, ST,MT menghadiri penandatanganan janji dan deklarasi kinerja wilayah bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), di Lapas Kelas II-B Dompu, Jum’at (14/01).
Hadir Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri, Kapolres, Dandim 1614/Dompu, Kepala BNNK Bima, Kepala Kantor Kementerian Agama Dompu, Ketua Pengadilan Agama Dompu dan Kapolsek Woja.
Dalam acara tersebut Wakil Bupati menyampaikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta meningkatkan kinerja, tidak hanya untuk mewujudkan reformasi birokrasi, akan tetapi menjadi keharusan utama bagi institusi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan dan aspirasi masyarakat .
Masih banyak pandangan dan citra buruk publik terhadap Institusi Pemerintah dalam memberikan pelayanan, tidak terkecuali institusi lapas seperti adanya dugaan pungli, perlakuan khusus petugas lapas kepada para napi dan tindakan tak terpuji lainnya.
Wabup menambahkan perbaikan nyata terhadap lembaga ini dimasa yang akan datang menjadi keharusan, landasan yang kokoh perlu diupayakan agar tercipta lapas yang aman dan nyaman, demi terciptanya reformasi birokrasi yang akuntabel
Setelah itu Wabup menyampaikan pelayanan prima kepada masyarakat sangat perlu untuk mengimpelementasikan nilai-nilai Nggahi Rawi Pahu, berlaku jujur dan amanah dalam bertugas.
“Demi mewujudkan Dompu Mashur perlu adanya insan penegak hukum yang bermartabat”, tutupnya.
Sementara itu Kepala Lapas kelas II-B Dompu, H. Abdul Khalik, S.Sos mengatakan tema yang diangkat di kegiatan yakni “Kita Tingkatkan Kinerja Kemenkumham, Semakin Pasti dan Berakhlak, Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural. Lanjutnya Hal tersebut bermakna Tata Nilai Kemenkumham “PASTI” sesuai Core Value ASN “BerAKHLAK” yang dilaunching Presiden RI, beberapa waktu lalu.
“Melalui Deklarasi Janji Kinerja ini diharapkan kepada kita semua menjadi Insan Pengayoman yang semakin baik dari waktu ke waktu” katanya.
Di waktu yang sama Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham, Haris Sukamto, AKS.,SH., MH. mengungkapkan WBK/WBBM bukan hanya simbol semata akan tetapi perlu ditegakkan dan diterapkan secara berkesinambungan.
“Diharapkan semua jajaran untuk tetap menjaga konsistensi dalam penerapannya karena itu pondasi kuat bagi kita untuk memiliki integritas diri yang tinggi”. Ungkapnya.(np)
