Mataram, pelitanews – Hasil survei Arus Data Institute (ADI) mencatat Peta Politik Lombok Menuju 2024. Direktur Arus Data Institute Muhamad Bai’ul Hak, SE, M.AppEc mengatakan sebagian besar partai politik saling kejar menuju tahun 2024, sementara mayoritas responden puas terhadap kinerja Zulkieflimansyah – Siti Rohmi Djalilah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan Lapangan pekerjaan dan pengendalian harga kebutuhan pokok menjadi kebutuhan yang paling mendesak yang harus dipenuhi oleh pemerintah di Pulau Lombok.
“Tujuan dari survey ini adalah untuk Mengetahui tingkat elektabilitas Partai Politik serta alasan responden memilih partai politik, mengetahui kepuasan masyarakat terhadap kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan mengetahui permasalahan mendasar yang paling dirasakan masyarakat Lombok” kata Muhamad Bai’ul Hak dalam rilis hasil survey yang dikirim ke media ini, Senin, 14 Februari 2022.
M.Bai’ul Hak membeberkan, menjelang 2024 tingkat elektabilitas partai politik tertinggi diraih oleh Partai Golkar 11,8 persen disusul Partai Gerindra 10,8 persen dan PKS 8,0 persen. Yang menarik adalah masih ada 37,7 peren yang belum menentukan pilihan, dan tentunya masih ada calon pemilih yang berusia 15-16 tahun yang belum terekam dalam survey ini namun memiliki hak pilih di tahun 2024.
Terkait alasan responden memilih partai politik kata Bai’ul Hak, sebanyak 26,3 persen responden memilih partai politik karena sudah terbiasa memilih partai sejak dulu, kemudian 13,1 persen memilih karena partai tersebut peduli kepada rakyat.
Lebih lanjut, beberapa hal yang menentukan pilihan responden dalam pemilu atau pemilukada. Pihak yang diikuti anjurannya dalam menentukan pilihan politik seperti pemilu ataupun pemilukada adalah keluarga 23,8 persen, tokoh masyarakat 9,3 persen dan tokoh agama 7,5 persen.
Temuan terkait pertanyaan kepuasan masyarakat Lombok terhadap kinerja Pemerintah NTB. Sebanyak 48,2 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Zulkieflimansyah dan Siti Rohmi Djalilah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, sementara masih ada 27,2 persen responden yang menjawab tidak tahu.
Bai’ul Hak melanjutkan kebutuhan mendasar masyarakat Lombok dari beberapa variable pertanyaan seperti menciptakan lapangan pekerjaan, mengendalikan harga kebutuhan pokok, menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan, pembangunan infrastrustur, penyediaan air bersih, pelayanan kesehatan, pengelolaan sampah dan kebersihan, Pendidikan yang terjangkau, mengatasi kriminalitas dan menjaga keamanan, kemudahan pelayanan perizinan, pengembangan potensi pariwisata, mejaga kerukunan antar umat beragama, penanganan bencana, penanganan masalah social dan penyakit masyarakat, penataan PKL, pelayanan administrasi publik, mengatasi kriminalitas dan menjaga keamanan, dan pelayanan transportasi publik.
“Dari semua variable kebutuhan mendasar yang paling mendesak harus dipenuhi oleh pemerintah di Pulau Lombok sebesar 38,8 persen menjawab menciptakan lapangan pekerjaan, dan 22,7 persen menjawab mengendalikan harga kebutuhan pokok.” Kata Bai’ul Hak.
Survei Arus Data Institute ini digelar pada 4-12 Januari 2022 menggunakan metode multistage random sampling dengan melibatkan 600 responden yang diambil secara proporsional berimbang antara laki-laki dan perempuan. Survei dilakukan dengan tatap muka pada warga yang telah mempunyai hak pilih yaitu 17 tahun ke atas, atau sudah menikah. Bai’ul Hak mengatakan margin of errror surveinya plus minus 4,00 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
“Dilakukan quality control sebanyak 20 persen dari total jumlah sampel secara random, dengan cara mendatangi kembali responden terpilih dan mengkonfirmasi ulang responden terpilih” kata Bai’ul Hak. (np)
